Diskusi Soal Jasa Konstruksi dan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 30 November 2017 saya mengikuti Temu Nasional P3I pada 30 November 2017 di Media Tower Hotel Jakarta. Acara tahunan ini sudah memasuki tahun ke-5. Acara ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 30 Nov - 1 Des 2017 melalui diskusi panel dengan tema berbeda. Saya sendiri mengikuti diskusi panel di hari pertama di sesi pertama dengan tema Arah Kebijakan Jasa Konstruksi dan Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Sebelum saya menuliskan bagaimana kegiatan diskusi berlangsung, kenalan dulu yuk dengan P3I.

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) adalah Lembaga yang berorientasi melakukan studi dan pengkajian terhadap aturan serta pelaksanaan pengadaan di Indonesia, kemudian menyebarluaskan tata nilai dan tata cara pengadaan yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder di Indonesia.

Dalam event ini P3I berupaya melibatkan seluruh stake holder yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan. Ada sekitar 200 peserta yang hadir dari seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari aparatur pemerintah pelaksana pengadaan, pejabat, legislatif, swasta, penegak hukum hingga pers dan lembaga swadaya masyarakat.

Seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza

Sebelum diskusi panel dimulai seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Untungnya ada teks di layar, soalnya saya nggak hafal lagu Indonesia Raya 3 stanza, soalnya selama ini cuma hafal yang 1 stanza saja.

Acara dibuka oleh pak Khalid Mustafa selaku Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Pak Khalid menjelaskan mengenai P3I dan memaparkan tema-tema apa saja yang akan dibahas pada diskusi panel dan siapa saja yang akan menjadi nara sumber.

Sesi pertama diskusi panel dengan tema Arah Kebijakan Jasa Konstruksi bersama Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi PUPR. Pak Syarif membahas soal digital. Semua pihak yang berkaitan dengan dunia pengadaan sebaiknya melek internet agar tidak tertinggal dalam hal pelaksanaan pengadaan hanya karena tidak melek teknologi. Zaman sekarang teknologi yang semakin canggih harus bisa diikuti.

Kita akan menghadapi dinamika yang cepat sekali, kata pak Syarif. Saking cepatnya akan banyak terjadi perubahan, ini berhubungan dengan internet conectivity yang akan membawa kita kepada perkembangan big data. Generasi Y kita harus benar-benar melek internet untuk mengemban tugas di masa mendatang. Kita perlu tiru bagaimana generasi Y di Korea yang 95 persen melek internet. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari diskusi di sesi pertama adalah orang yang bergerak di dunia pengadaan harus melek internet dan melek teknologi.

Selanjutnya itu di sesi kedua tema untuk diskusi panel adalah Arah kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah” oleh Kepala LKPP, Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng. Pak Agus mengatakan kalau kita biacara konstruksi ada dua di dalamnya yakni penyedia dan pengguna.

Kita sering mendengar dan melihat peristiwa jasa konstruksi yang tersandung masalah hukum, dimana proses tender dianggap merugikan negara. Menurut pak Agus dalam rangka menghasilkan sebuah produk yang berkualitas harus dimulai dari tender yang bersih, maka hasilnya akan baik. Kalau dimulai dengan tidak baik maka hasilnya juga tidak maksimal. Intinya mesti berhati-hati dan paham benar dengan aturan dalam tender agar tak tersangkut hukum.