Pendekatan Budaya untuk Pengawasan Pemilu di Kepulauan Seribu

Perhelatan Pemilu telah usai. Tapi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) tetap kerja dan kerja. Saya sempat bertanya ke teman yang kerja di Bawaslu, "Pemilu kelar kerjaan kelar juga dong ya?". Jawaban yang keluar dari teman saya membuat saya tercengang, ternyata mereka tetap bekerja selama 5 tahun mendatang, jadi masa kerja Bawaslu sudah permanen. Duh nggak update banget saya ya, hihi!

Guys, kalian tau kan apa saja kerja Bawaslu? Lengkapnya tugas dan wewenang Bawaslu ada di website Bawaslu. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi meski Pemilu sudah dilalui Bawaslu tetap punya tugas pasca Pemilu. Bawaslu tetap melakukan sosialisasi pasca Pemilu.

Para Narasumber

Saya jadi banyak tau mengenai program kerja Bawaslu setelah menghadiri kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana Kebudayaan bersama Bawaslu Kepulauan Seribu pada hari Jumat, 29 November 2019 lalu bertempat di Sunlake Hotel, Danau Sunter Jakarta Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bpk Muhammad Jufri, Pemateri dari Bawaslu Provinsi DKI, Bpk Irwan Supriadi Rambe dan

Ketua Bawaslu Kab Adm Kepulauan Seribu, Bpk H. Syaripudin. Acara ini diadakan agar masyarakat turut mengawasi Pemilu bersama Bawaslu.

Usainya perhelatan Pemilu 2019 meninggalkan kesan baik bagi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, karena Kabupaten Kepulauan Seribu mendapat apresiasi positif, tak ada pelanggaran sama sekali. Hal ini dinyatakan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Bpk Muhammad Jufri. Berdasarkan data Bawaslu DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki kasus hukum, baik temuan maupun laporan yang valid. Menurut Bpk H Syaripudin, partisipasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu cukup tinggi.

Sambutan Ketua Bawaslu Kab Adm Kepulauan Seribu

Dalam program kerjanya Bawaslu melakukan kerjasama dengan Lembaga Tinggi, Ormas dan semua stake holder. Termasuk pendekatan budaya, sehingga masyarakat tersentuh. Salah satunya program partisipatif melalui budaya, agar masyarakat bisa bekerjasama dengan Bawaslu. Di DKI akan diresmikan kampung sadar pengawasan Pemiku, tepatnya di Cilangkap.

Bpk Irwan Supriadi Rambe

Sampai saat ini masyarakat tetap mendapat edukasi dari Bawaslu sebagai kegiatan yang berkelanjutan. Pemilu meski masih lama, namun kita akan menyambut perhelatan Pilkada 2020. Pengawasan dalam pemilihan harus tetap dilakukan dimulai sejak dini. Bawaslu berharap masyarakat melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, jadi jangan takut kalau melihat pelanggaran, langsung laporkan. Karena kecurangan seperti money politik termasuk pelanggaran yang serius dan sangat mencedari Pemilu.

By the way saat kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana Kebudayaan bersama Bawaslu Kepulauan Seribu kemarin berlangsung saya dan teman-teman yang hadir dihibur oleh Sanggar Naga Pamungkas Rorotan. Hiburan yang kocak habis dimulai dari tradisi Palang Pintu, berbalas pantun, dan lagu-lagu yang semuanya Betawi banget.

Hiburan dari Sanggar Naga Pamungkas Rorotan

So, sebagai bagian dari warga negara kita harus lebih sadar dan peduli dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat langsung pada saat proses pemilihan. Karena secara tidak langsung kita menjadi agen perubahan untuk Pemilu yang bersih dan jujur.